Pesta Demokrasi 2019! Format Baru, Harapan Baru? - Nara Killjoy

Nara Killjoy

Make Some Noises.

Kamis, 18 April 2019

Pesta Demokrasi 2019! Format Baru, Harapan Baru?



Tanggal 17 April 2019 kemarin Indonesia kembali menyelenggarakan perhelatan akbar pesta demokrasi. Ya, Indonesia kembali menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk yang keempat kalinya setelah Reformasi. Sejak lengsernya Soeharto dari tampik kekuasaan, Indonesia mulai menjalankan Pemilu yang benar-benar terbuka pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 ini. Sebelum tahun 2004, pemilihan umum untuk memilih Presiden dan wakilnya dilakukan oleh mekanisme MPR. Oleh karena itu, Pemilu 2004 dikatakan sebagai kemajuan bagi demokrasi di Indonesia.

Meskipun demikian, Pemilu kali ini agak sedikit berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pemilu 2019 merupakan Pemilu pertama yang dilakukan secara serentak untuk memilih Legislatif dan Eksekutif. Dalam Pemilu sebelumnya, kita terlebih dahulu memilih para calon legislator untuk menentukan persentase kursi DPR bagi tiap partai politik (parpol). Persentase kursi ini menjadi Presidential Threshold – ambang batas parpol atau koalisi parpol untuk mengusung capres dan cawapres. Ketentuannya adalah, parpol atau koalisi parpol baru bisa mengusung capres dan cawapres apabila memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Capres dan cawapres dari masing-masing parpol atau koalisi parpol kemudian diadu lagi dalam ajang Pemilu Eksekutif yang diselenggarakan tiga bulan sejak Pemilu Legislatif.

Dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Eksekutif secara serentak, Presidential Threshold disepakati menggunakan besaran yang berasal dari Pemilu Legislatif 2014. Isu ini sendiri menimbulkan pro kontra pada saat pembahasan pengesahan UU Pemilu, di mana kala itu empat fraksi, PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS melakukan aksi walkout. Penolakan terhadap Presidential Threshold membuat beberapa pihak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan mengenai Presidential Threshold kemudian ditolak. MK menyatakan bahwa ambang batas presiden bersifat konstitusional.

Hoax dan hate speech masih menjadi momok bagi demokrasi kita

Pemilu 2019 ini juga dipercaya memiliki tensi yang lebih tinggi dibanding Pemilu-Pemilu sebelumnya. Dengan berkembangnya penggunaan media sosial (medsos) di masyarakat, penyebaran berita palsu (
hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) juga semakin masif dalam menjatuhkan calon tertentu. Ditambah lagi dengan isu politik identitas yang semakin menguat. Politik identitas sendiri merupakan politik yang menekankan pada perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada asumsi fisik tubuh, kepercayaan, dan bahasa yang menjadi ciri atau tanda khas seseorang. Politik Apertheid di Afrika Selatan merupakan salah satu contoh bentuk politik identitas di mana masyarakat dipecah ke dalam dua golongan, yakni mereka yang berkulit hitam dan yang berkulit putih.

Di Indonesia, politik identitas lebih menitikberatkan pada perbedaan agama dan golongan. Terdapat beberapa parpol yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai partai bagi agama tertentu dan golongan tertentu. Yang paling membuat gerah adalah digunakannya kembali istilah pribumi dan asing oleh parpol-parpol tersebut. Padahal pembagian golongan menjadi pribumi, eropa, timur asing, dan tionghoa merupakan salah satu cara Belanda untuk memecahbelah bangsa ini jauh pada masa penjajahan dulu. Penggunaan istilah pribumi dan non pribumi sendiri telah dilarang, ditandai dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 yang ditandatangani oleh B. J. Habibie.

Kita tentu saja sadar bahwa tidak ada satu pun manusia yang sempurna, termasuk para pasangan capres dan cawapres. Masing-masing mereka memiliki kebaikan dan dosa tersendiri. Yang bisa dilakukan adalah memilih calon yang (bisa dibilang) paling sedikit dosanya. Melepaskan kepemimpinan kepada pihak yang memainkan isu politik identitas tentu saja berbahaya bagi masa depan kebinekaan bangsa ini. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka partisipasi pemilih dalam Pemilu tahun ini. Sebagai informasi, KPU menetapkan target partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Penetapan ini sepertinya terlihat ambisius, melihat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden sebelumnya hanya ada di kisaran angka 69,58 persen dari target yang ditetapkan sebesar 75 persen.

Berbagai promo tersedia untuk kalian yang sudah mencoblos

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari beberapa lembaga survei, partisipasi pemilih dalam Pemilu kali ini menembus angka 80 persen. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn.) Wiranto bahkan mengatakan bahwa partisipasi pemilih mencapai 80,90 persen. Selain meningkatnya kesadaran politik masyarakat, program promo dari berbagai macam pusat perbelanjaan, merchant, serta e-commerce yang memberikan diskon dengan syarat menunjukkan jari kelingking bertinta (tanda bahwa masyarakat telah memilih) dipercaya sebagai salah satu faktor katalis tingginya angka partisipasi pemilih kali ini.

Hari pemilihan telah berlalu. Lembaga survei secara kompak telah menunjukkan siapa pemimpin kita untuk lima tahun ke depan. Walaupun demikian, hasil resmi dari perhitungan KPU baru akan diumumkan paling lambat 35 hari sejak tanggal pemilihan. Kita tentu saja berharap, siapa pun yang terpilih pada tanggal 22 Mei 2019 nanti dapat memegang mandat yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya. Kita harus tetap mendukung program-program pemerintah yang disiapkan demi kemajuan bangsa dan negara ini. Kritik tentu saja tetap dibutuhkan jika kebijakan-kebijakan tersebut bersinggungan dengan Pancasila dan kemaslahatan orang banyak. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, kita semua adalah saudara. Jangan sampai perbedaan pilihan dalam Pemilu kemarin menghambat kita untuk hidup rukun dalam kekeluargaan. Selamat liburan!
Cheers!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar