Berkenalan dengan BRI – Belt and Road Initiative

Tiongkok merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Hal ini tentunya sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Berbagai komoditas yang ada di sekitar kita sebagian besar berasal dari negeri tirai bambu ini. Sebut saja berbagai merek seperti Lenovo, Huawei, Xiaomi, Oppo, Wuling dan Alibaba. Selain merek lokal tersebut, berbagai produk terkenal asal Amerika Serikat pun diproduksi secara masal di Tiongkok. Tidak berlebihan tentunya jika banyak ekonom yang memprediksikan Tiongkok sebagai peringkat pertama ekonomi dunia di masa yang akan datang.

Pada tahun 2017, dari total estimasi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global sebesar $80 triliun, Tiongkok berkontribusi sebesar US$12,24 triliun atau sekitar 15,4 persen. Tiongkok hanya kalah dari Amerika Serikat yang nyaman di peringkat pertama dengan angka US$19,39 triliun atau sekitar 24,4 persen PDB global. Namun, jika kita melihat dari kacamata Purchasing Power Parity (PPP), Tiongkok sejatinya telah menjadi top dunia sejak tahun 2016. PPP sendiri merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak sebuah mata uang dapat digunakan untuk membeli dalam pengukuran internasional (biasanya dolar). Hal ini lumrah karena barang dan jasa memiliki harga yang berbeda di tiap-tiap negara.

Gambaran porsi kontribusi masing-masing negara dalam PDB global tahun 2017

Hegemoni Tiongkok dalam perekonomian dunia mulai terlihat sejak Presiden Tiongkok, Xi Jinping berambisi untuk menghubungkan negaranya dengan negara-negara lain di Benua Asia, Afrika, hingga Eropa. BRI – Belt and Road Initiative, merupakan proyek yang diperkenalkan pada tahun 2013 oleh Xi. Proyek ini dicanangkan untuk menghubungkan Benua Asia dengan Afrika dan Eropa melalui jalur darat dan laut, untuk meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Xi terinspirasi dari konsep jalur sutera (silk road) pada masa pemerintahan Dinasti Han, di mana 2000 tahun yang lalu berhasil menghubungkan Tiongkok dengan daerah Mediterania melalui Eropa. Pada awalnya, BRI dikenal sebagai OBOR – One Belt One Road. Namun, sejak tahun 2016 namanya diganti menjadi BRI berhubung banyak yang salah memersepsikan kata “one” dalam OBOR.

Sesuai namanya, BRI terdiri dari dua komponen, belt dan road. Belt yang diberi nama Silk Road Economic Belt (SREB) menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, Asia Selatan, dan Eropa melalui jalur darat. Sedangkan, Road merupakan rute lautan yang menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara di Asia Tenggara, Oceania, Afrika, hingga Eropa. Rute ini dinamakan 21st Century Maritime Silk Road. Terdapat enam koridor utama dalam BRI, yaitu: China-Mongolia-Russia Economic Corridor (CMREC); New Eurasian Land Bridge (NELB); China-Central and West Asia Economic Corridor (CICPEC); China-Pakistan Economic Corridor (CPEC); dan Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor (BCIMEC).

Belt dan Road dalam BRI

Hingga hari ini, sudah ada 126 negara dan 29 organisasi internasional yang menandatangani perjanjian kerja sama BRI dengan Tiongkok. Inisiatif ini bertujuan untuk menguatkan jaringan perdagangan, infrastruktur, dan investasi antara Tiongkok dengan negara-negara partisipan lainnya. BRI diperkirakan akan melibatkan 65 persen dari populasi dunia serta sekitar 30 persen dari GDP global. Program ini diperkirakan akan melibatkan investasi lebih dari US$1 triliun, terutama dalam pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, rel kereta api, dan bandara, di samping  jaringan telekomunikasi dan pembangkit listrik.

Dalam praktiknya, negara-negara partisipan BRI disuntikan dana investasi oleh Tiongkok melalui Silk Road Fund hingga Asian Infrastructur Investment Bank. Dana-dana segar ini digunakan untuk membangun jaringan kereta cepat di Kenya hingga pembangunan bandara internasional baru di Sri Lanka. Indonesia sendiri tidak mau ketinggalan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebelumnya telah melalui studi kelayakan oleh Pemerintah Jepang, pada akhirnya digarap oleh Tiongkok setelah berhasil memberikan tawaran yang lebih menarik daripada yang Jepang berikan. Pemerintah Indonesia juga menawarkan investasi untuk membangun empat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berada di Kalimantan dan Bali. Penawaran ini sendiri juga terkait dengan janji politik Presiden RI, Joko Widodo dalam proyek pembangkit listrik sebesar 35.000 MW.

Die-cast kereta cepat yang akan menghubungkan Jakarta - Bandung

Walaupun terkesan menggiurkan, banyak juga negara-negara yang tegas menolak untuk menandatangani perjanjian BRI dengan Tiongkok. Salah satu alasannya adalah risiko China’s debt-trap. Sri Lanka sebagai contoh, harus melepas 70 persen saham Pelabuhan Hambatota kepada BUMN Tiongkok. Hal ini terjadi karena Tiongkok menerapkan skema government to government (G to G) dalam opsi investasinya. Dengan skema G to G, pemerintah setempat harus menjaminkan asetnya kepada Tiongkok. Selain Sri Lanka, ada Angola, Zimbabwe, Nigeria, dan Pakistan yang terkena jebakan utang Tiongkok. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa jebakan utang ini merupakan bentuk kolonialisme baru. Di mana negara-negara yang terlilit utang, mau tidak mau harus menyerahkan aset-aset negara yang strategis kepada Tiongkok.

Xi Jinping dalam berbagai kesempatan selalu membela konsep BRI yang diamininya sejak awal. Ia menolak jika BRI dikatakan sebagai salah satu bentuk kolonialisme baru. Xi mengatakan bahwa BRI merupakan suatu inisiatif untuk melakukan pembangunan demi kemakmuran bersama. Tiongkok siap untuk membagi pengalamannya dalam pembangunan kepada negara-negara lain, tanpa ikut campur mengenai masalah internal di negara tersebut. Xi mempromosikan lima area utama dalam BRI, yaitu: koordinasi kebijakan, konektivitas infrastruktur, perdagangan, keuangan, dan pertukaran orang-ke-orang.

Xi Jinping bersama Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam KTT BRI di Tiongkok

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penanggung jawab investasi Tiongkok yang saat ini sedang dibicarakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRI, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia menolak opsi G to G. Pemerintah hanya membuka opsi business to business (B to B). Dengan skema B to B, investasi hanya melibatkan perusahaan dengan perusahaan. Skema ini dipilih agar tidak terjadi penguasaan aset negara oleh perusahaan Tiongkok jika terjadi gagal bayar. Skema ini pula yang digunakan Indonesia saat bernegosiasi dengan Tiongkok dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Harus kita amini bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan suntikan dana investasi untuk mempercepat pembangunan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan yang terlambat berisiko mempengaruhi laju perekonomian Indonesia. BRI terlihat seperti anugerah yang diturunkan oleh Tuhan untuk Indonesia saat ini. Pemerintah tentunya tetap harus berhati-hati dan menjadikan pengalaman Sri Lanka, Kenya, dan Pakistan sebagai pelajaran, agar aset-aset strategis negara tidak sampai jatuh ke tangan asing.

Kontrak perjanjian antara Indonesia dengan Tiongkok dalam BRI seyogyanya membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Paling tidak, defisit neraca perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok dapat dikurangi. Selain itu, konsep ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur juga tetap wajib diutamakan. Pembangkit listrik energi baru dan terbarukan sudah sepatutnya menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia, mengingat banyaknya eksternalisasi negatif yang ditimbulkan dari PLTU dan tambang batu bara sebagai bahan bakarnya. Bagaimana pendapat kalian mengenai BRI beserta dampaknya bagi Indonesia? Sampaikan di kolom komentar ya!

Cheers!